Sikap Politik yang Keliru Golput dalam Pemilu

http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=13921

Sabtu, 31 Januari 2009 , 08:12:00

PONTIANAK - Jumlah masyarakat Kalimantan Barat yang tidak menggunakan hak
pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tergolong tinggi. Terbitnya
fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan golput diharapkan bisa
meningkatkan partisipasi pemilih. Ketua Komisi Pemilu Kalbar AR Muzammil
menilai fatwa itu sebagai ajakan ulama agar masyarakat menggunakan hak
pilihnya. "Seruan itu juga bisa dianggap sebagai bentuk pengingkaran
nilai-nilai demokrasi seorang warga negara," kata Muzammil di Pontianak, Jumat
(30/1).

Argumentasi berbeda itu mestinya tidak diperdebatkan. Semua pihak harus
berpartisipasi dalam menekan angka golput dengan paradigma yang sama. Golput
juga sikap politik pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. "Aturan mewajibkan
bukan mengharuskan. Tidak ada sanksi hukum yang jelas bagi pemilih yang
mengabaikan kewajiban itu. Kami tetap berupaya agar angka golput tidak
bertambah," katanya. Kebijakan itu tercantum dalam UU No. 10/2008 tentang
Pemilu pada Bab IV Hak Memilih Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi, "Warga Negara
Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau
lebih atau sudah/pemah kawin mempunyai hak memilih." Kemudian ayat (2)
menyebutkan, "Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih."


Kemudian pada Pasal 20 disebutkan, "Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga
Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih."Data KPU Kalbar menyebutkan,
angka golput tertinggi terjadi di Kota Pontianak saat pemilihan walikota pada
Oktober 2008. Dari 411.774 pemilih tetap, sebanyak 159.452 orang yang tidak
menggunakan hak pilihnya. Tingkat golputnya mencapai 38,72 persen. Sementara
angka golput terendah terjadi di Melawi saat pemilihan bupati pada 2005. Dari
104.954 pemilih sebanyak 13.703 orang memilih golput. Tingkat golputnya sekitar
13,06 persen. Pengamat Hukum dari Universitas Tanjungpura Rousdy Said
mengatakan perlu kajian ilmiah untuk mengurangi tingginya angka golput. KPU,
parpol, dan caleg harus rajin sosialisasi agar golput bisa ditekan.


Banyak faktor yang mendasari seseorang memilih golput. Di antaranya, namanya
tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, berhalangan tetap, tidak percaya kepada
calon, dan belum paham tata cara penggunaan suara. Wakil Ketua DPD Partai
Hanura Kalbar Syafruddin Nasution menilai golput hadir karena pilihan
masyarakat terhadap calon tidak beragam. Kehadiran partai-partai alternatif
dengan calon beragam diyakini bisa menekan angka golput.
"Kami sudah lakukan formulasi khusus untuk menekan angka golput. Semua kader,
pengurus, anggota partai, dan caleg diberdayakan sehingga masyarakat mau
menggunakan hak pilihnya," kata Nasution. Pandangan lain terkait fatwa haram
golput disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kalbar Zulfadhli. Golput itu bagian
dari sikap demokrasi berpolitik. Setiap pemilih bebas menggunakan hak pilihnya.


"Sistem pemilu telah berubah. Rakyat kini bisa menentukan pemimpinnya secara
langsung. Ini membuktikan bangsa kita telah bersikap dewasa dalam
berdemokrasi," ungkap Zulfadhli.Di Partai Golkar, gerakan pendidikan politik
itu sudah lama dilaksanakan. Untuk menekan angka golput, Golkar memberdayakan
kader dan calegnya agar lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. "Kami tidak
hanya ingin meraup suara terbanyak. Kami ingin memberikan konstribusi positif
bagi masyarakat," paparnya.


Ketua DPW Partai Merdeka Kalbar Tobias Ranggie pun begitu. Fatwa golput haram
sepatutnya dihargai. MUI memiliki alasan yang kuat untuk mengharamkan golput.
Namun keputusan pemilih untuk golput juga mesti dihargai. "Mereka yang memilih
golput sebaiknya jangan melontarkan kritikan kepada pemimpin terpilih.
Konsekuensi ini harus dijunjung tinggi sebagai bentuk dari sikap politik
seorang golput," katanya. Ia menambahkan, "Siapapun pemimpin yang terpilih,
kelompok golput hendaknya bisa menghormati hasil pemilihan yang ada. Ini
penting demi kelangsungan demokrasi bangsa." Tobias mengimbau masyarakat tidak
memilih golput sebagai satu sikap politik. Menurutnya, golput itu satu pilihan
yang keliru. (mnk/go