Enam Kabupaten di Kalbar Pemilukada Serentak

Enam Kabupaten di Kalbar Pilkada Serentak
Sabtu, 24 Oktober 2009 | 16:08 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Christoporus Wahyu Haryo P

PONTIANAK, KOMPAS.com — Meski masa jabatan enam bupati di Kalimantan Barat berakhir pada Agustus 2010, KPU enam kabupaten tersebut sepakat menyelenggarakan pemilu kepala daerah serentak pada 19 Mei 2010. Kesepakatan itu diambil dalam rapat koordinasi KPU daerah se-Kalbar yang berlangsung hingga Jumat (23/10) malam.

"Kesepakatan ini diambil agar sebelum habis masa jabatan bupati yang lama sudah ada bupati terpilih sehingga tidak perlu sampai ada penunjukan pelaksana tugas bupati," kata Ketua KPU Kalimantan Barat AR Muzammil, Sabtu (24/10).

Keenam kabupaten yang menyelenggarakan pemilu kepala daerah serentak itu meliputi Kabupaten Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, Sekadau, Bengkayang, dan Ketapang. Masa jabatan Bupati Kapuas Hulu berakhir pada 4 Agustus 2010, Bupati Melawi berakhir 19 Agustus 2010, Bupati Sintang berakhir 11 Agustus 2010, Bupati Sekadau berakhir 15 Agustus 2010, Bupati Bengkayang berakhir 10 Agustus 2010, dan Bupati Ketapang berakhir 9 Agustus 2010.

Pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak ini, menurut Muzammil, juga dimaksudkan untuk mencegah adanya mobilisasi pemilih dari satu daerah ke daerah lain. Potensi mobilisasi pemilih antardaerah dimungkinkan karena empat dari enam kabupaten tersebut wilayahnya berbatasan langsung. Keempat kabupaten itu meliputi Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, dan Melawi.

Terkait dengan kemungkinan pemilu kepala daerah harus diselenggarakan dalam dua putaran, keenam KPU kabupaten itu juga menyepakati penyelenggaraan pemilu kepala daerah putaran kedua berlangsung pada 5 Juli 2010.

Untuk penyelenggaraan pemilu kepala daerah dalam dua putaran, KPU Kapuas Hulu mengusulkan alokasi kebutuhan anggaran sekitar Rp 12 miliar, KPU Sekadau Rp 12,5 miliar, KPU Melawi Rp 14,45 miliar, KPU Sintang Rp 15 miliar, KPU Bengkayang Rp 13,3 miliar, dan KPU Ketapang Rp 15,63 miliar.

"Sejauh ini belum ada laporan adanya kekuarangan dana dari enam KPU kabupaten dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah mendatang. Secara lisan mereka sudah menyampaikan usulan kebutuhan penyelenggaraan pemilu kepala daerah itu ke DPRD dan pemerintah daerah setempat dan akan diakomodasi dalam APBD 2010," kata Muzammil.

Dari enam kabupaten itu, tiga bupati incumbent dipastikan tidak akan mencalonkan lagi karena sudah menjabat selama dua periode. Tiga bupati itu masing-masing Bupati Kapas Hulu Abang Tambul Husein, Bupati Bengkayang Yakobus Luna, serta Bupati Ketapang Morkes Effendi.

WARGA PEDALAMAN KALBAR LEBIH ANTUSIAS IKUT PEMILU

WARGA PEDALAMAN KALBAR LEBIH ANTUSIAS IKUT PEMILU

http://www.antara-kalbar.com/antara/
Tanggal : May 6, 2009·

Pontianak, Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2009 di Kalimantan Barat menunjukkan warga di daerah pedalaman lebih aktif menggunakan hak suaranya dibanding perkotaan dan pesisir.

Data KPU Kalbar di Pontianak, Selasa, tingkat partisipasi pemilih tertinggi di Kabupaten Melawi, yakni 92,75 persen atau 114.827 orang dari 123.800 orang yang terdaftar dalam DPT.

Kemudian Kabupaten Kapuas Hulu, 84,05 persen atau 129.376 orang dari 153.873 orang dalam DPT. Kabupaten Landak, tingkat partisipasi pemilih 82,91 persen atau 198.659 orang dari 239.614 orang di DPT. Di Kabupaten Sintang, tingkat partisipasi pemilih mencapai 82,23 persen.

Empat kabupaten tersebut sebagian besar wilayahnya berada di pehuluan sungai dan pedalaman serta perbatasan.

Tingkat partisipasi terendah penduduk Kota Singkawang. Yakni 59,22 persen dari 148.584 orang yang terdaftar dalam DPT. Kota Pontianak sedikit lebih baik, yakni 63,93 persen dari 413.936 orang dalam DPT.

Daerah pesisir lain seperti Kabupaten Kubu Raya, tingkat partisipasi pemilih 67,70 persen dari 356.844 orang yang terdaftar di DPT.

Secara keseluruhan, tingkat partisipasi pemilih di Kalbar 73,36 persen dari 3.154.887 orang yang tercantum di dalam DPT.

Ketua KPU Kalbar, AR Muzammil mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan kalau mobilisasi masyarakat di daerah pedalaman dan pedesaan lebih berhasil dilakukan oleh partai politik maupun calon anggota legislatif.

Sementara untuk perempuan yang akan duduk di DPRD Kalbar diperkirakan sedikit bertambah dari tiga orang pada periode 2004 - 2009 menjadi empat orang.

AR Muzammil mengatakan, penetapan jumlah kursi dan calon terpilih tingkat provinsi akan diputuskan pada rapat pleno tanggal 17 - 19 Mei 2009. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, pada 15 - 17 Mei 2009.

“Tingkat pusat, 19 Mei sampai 21 Mei,” kata AR Muzammil.

KPU Melawi Sewa Tukang Pikul

istimewa

Selasa, 31 Maret 2009 | 22:49 WIB

PONTIANAK, TRIBUN – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Melawi, harus mengupah Suakang atau tukang pikul untuk mendistribusikan logistik di daerah pedalaman yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda empat. Kondisi ini disebabkan rusaknya jalan menuju lokasi.

“Para Suakang itu harus berjalan kaki sekitar satu kilometer untuk sampai di jalan yang agak baik, maklum jalannya rusak parah,” ujar ketua KPU Melawi Julita melalui telepon seluler saat menyampaikan laporannya kepada Ketua KPU Provinsi Kalbar Drs AR Muzammil, Senin (30/3) sekitar pukul 12.30 WIB.

Julita mengatakan, diantara tukang pikul tersebut beberapa di antaranya para pelajar setempat yang kebetulan melintas. Untuk sekali jalan, mereka mendapatkan upah sebesar Rp 13 ribu. “Sekalian pulang mereka kami minta bantuannya,” ujar Julita. Pendistribusian logistik tersebut dilakukan sejak tanggal 25 Maret lalu dan sengaja didahulukan lokasi pedalaman untuk mengantisipasi keterlambatan pendistribusian. “Kalau tidak diantisipasi mungkin sampai sekarang belum sampai,” ujarnya.

Lokasi pedalaman yang dimaksud Julita ialah Kecamatan Sayan, Pinoh dan Nanga Sokan. Tiga Kecamatan tersebut merupakan daerah terisolir yang sangat sulit dijangkau kendaraan roda empat, lantaran kondisi jalan yang rusak. “Bukan lagi seperti kolam, namun sudah seperti danau,” ujar Julita, menggambarkan kondisi jalan yang sangat rusak.

Sementara itu Ketua KPU Bengkayang Edi A SH mengatakan, pihaknya terpaksa mendistribusikan logistik khusus daerah pedalaman, harus melintasi wilayah perbatasan Entikong Balai Karangan, Kabupaten Sanggau. Sebab, dari jalur tersebut kondisi jalannya lebih baik. “Sengaja kami lewat jalan Balai Karangan, biar lebih cepat, kalau lewat Sungkung jalannya rusak, kami khawatir tidak bisa dilalui,” kata Edi.

Dikatakan Edi, total pemilih tetap untuk wilayah Sungkung kurang lebih 2.000 orang, yang ditempatkan di 6 TPS dan dibagi tiga wilayah. “Logistik tersebut sudah didistribusikan sejak Sabtu kemarin,” kata Edi.

Setelah diangkut dengan truk melalui perbatasan Entikong Edi masih harus menyewa motor air untuk sampai di titik lokasi. “Dari perbatasan, kami kembali mengangkut logistik itu dengan motor air,” ujar Edi.

Senada, Ketua KPU Ketapang Djuardani juga menyampaikan, pendistribusian khusus wilayah terisolir, pihaknya harus menyewa motor air untuk dapat sampai di lokasi, karena wilayahnya memiliki beberapa pulau kecil. “Ada tiga Kecamatan yang menggunakan motor air, di antaranya kecamatan Kendawangan, Simpang Hulu dan Aur,” ujar Djuardani.

Untuk mengantisipasi keterlambatan, pihaknya sudah mendistribusikan logistik sejak tanggal 23 Maret lalu, sebab untuk menempuh lokasi tersebut butuh waktu cukup lama. “Sengaja kami dahulukan, karena jaraknya sangat jauh dan lokasinya sulit,” ujarnya. (ali)
http://tribunpontianak.co.id/read/artikel/4346

Separuh Parpol Belum Serahkan Daftar Jurkam

Senin, 16 Maret 2009 17:15 WIB
PONTIANAK, KOMPAS.com - Hingga dimulainya masa kampanye rapat umum terbuka pada Senin (16/3), sejumlah 19 partai politik peserta pemilu di Kalimantan Barat belum menyerahkan daftar tim kampanyenya. Kampanye parpol itu bisa dibubarkan oleh kepolisian, jika mereka belum juga menyerahkan daftar tim kampanye hingga tiga hari menjelang pelaksanaan kampanye partai yang bersangkutan.

"Sesuai Peraturan KPU No 19/2008, aparat keamanan yang berkoordinasi dengan KPU bisa membubarkan pelaksanaan kampanye jika pelaku kampanye tidak terdaftar di KPU," kata Ketua KPU Kalbar AR Muzammil, Senin (16/3), dalam deklarasi kampanye damai di depan kantor KPU Kalbar.

Dalam deklarasi kampanye damai tersebut hadir Gubernur Kalbar Cornelis, Ketua DPRD Kalbar Zulfadhli, jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah Kalbar, pimpinan parpol, serta calon anggota DPD RI dari Kalbar.

Selain penyerahan daftar tim kampanye, Muzammil juga mengingatkan parpol agar berkampanye secara sopan, mendidik, dan tidak menyerang parpol lainnya. Peserta kampanye rapat umum terbuka diharapkan juga menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

http://regional.kompas.com/read/xml/2009/03/16/17150488/separuh.parpol.belum.serahkan.daftar.jurkam

Pemerintah Daerah Tunggu Aturan Hukum Bantuan Dana Pemilu

21 Februari 2009 20:07 WIB

Penulis : Aris Munandar

PONTIANAK--MI: Komitmen pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat (Kalbar) untuk membantu pendanaan Pemilu terkendala aturan hukum.

"Semua pemerintah kota dan kabupaten pada prinsipnya bersedia, bahkan telah menganggarkan bantuan itu di APBD. Namun, untuk pencairannya mereka menunggu payung (dasar) hukumnya," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar AR Muzammil di Pontianak, Sabtu (21/2).

Ia mengatakan Undang undang (UU) Penyelenggaraan Pemilu saat ini secara jelas menyebutkan sumber pendanaan semua tahapan pemilu berasal dari APBN. Oleh karena itu, KPU tidak diperkenankan menerima bantuan diluar anggaran pemerintah pusat tersebut.

"Itu bedanya dengan Pemilu 2004. Saat itu sumber dana tahapan Pemilu bisa berasal dari APBN dan APBD," ujarnya.

Muzammil mengaku bantuan dari pemerintah daerah setempat itu sebenarnya sangat ibutuhkan, terutama untuk kegiatan sosialisasi dan distribusi logistik. Sebab, untuk menjangkau hingga ke pelosok daerah, jajaran KPU membutuhkan dana tambahan dan itu tidak akan cukup jika hanya mengandalkan dari APBN.

"Berapa (dana) yang ada, ya itulah yang kami gunakan saat ini. Jadi, orang tidak bisa menuntut kalau kualitas sosialisasi ternyata tidak sesuai harapan," tegas Muzammil.

Sementara itu, Ketua KPU Sintang Ade M Iswadi membenarkan pernyataan Muzammil terkait kendala pencairan bantuan pemilu tersebut. "Pemkab Sintang sudah menyiapkan bantuan sebesar Rp750 juta dari sekitar Rp1 miliar yang kami ajukan. Namun, mereka tidak berani mencairkan kalau tidak ada dasar hukum yang jelas," ujarnya.

Ia mengatakan bantuan itu rencanannya akan dialokasikan antara lain untuk kegiatan sosialisasi dan distribusi logistik di daerah terpencil. Menurut Ade, ada empat dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang yang masuk dalam kategori sangat sulit sehingga pendistribusian logistik ke wilayah itu membutuhkan biaya besar.

"Untuk menjangkau kecamatan itu harus menggunakan speed boat dan berjalan kaki. Jadi, selain ongkos transportasi, kami juga harus membayar orang untuk memikul logistik," jelasnya.

Muzammil menambahkan, persoalan dasar hukum penggunaan APBD tersebut sebenarnya telah disampaikan pihaknya ke pemerintah pusat saat rapat kerja KPU dengan departemen dalam negeri di Jakarta beberapa waktu lalu. Namun, hingga kini belum membuahkan hasil.

"Yang dikeluarkan justru Perpres (Peraturan Presiden) No 2/2009 yang hanya mengatur tentang bantuan personel dan ruangan utuk PPS, PPK dan pengawas lapangan," katanya. (AR/OL-01)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/02/02/61813/127/101/Pemerintah_Daerah_Tunggu_Aturan_Hukum_Bantuan_Dana_Pemilu

Baru 15 Parpol Serahkan Rekening

http://regional.kompas.com/read/xml/2009/02/08/15441176/Baru.15.Parpol.Serahkan.RekeningMinggu,

8 Februari 2009 15:44 WIB
PONTIANAK, MINGGU - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat, AR. Muzammil, mengatakan hingga saat ini baru 15 dari 38 Parpol (partai politik) peserta Pemilu 2009 yang menyerahkan rekening dana kampanye ke KPU Kalbar. "Kita sudah mengimbau kepada Parpol yang akan melakukan kampanye pada Pemilu 2009 agar secepatnya menyerahkan rekening dana kampanye," kata AR Muzammil, di Pontianak, Minggu (8/2).

Parpol yang telah menyerahkan nomor rekening dana kampanye, di antaranya Partai Hanura, PKPB, PKS, PAN, PIB, PPD, PNI Marhaenisme, PDK, PPP, PBB, PDIP, PBR, PNBK Indonesia, Demokrat dan PIS dengan nominal rata-rata per Parpol Rp 200 ribu hingga Rp 7 juta di berbagai bank di Kalbar. Ia mengatakan, sesuai ketentuan undang-undang, Parpol yang tidak menyerahkan rekening kampanye paling lambat satu minggu sebelum hari pertama pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum, maka Parpol yang bersangkutan akan diberikan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Rapat umum akan dimulai pada 16 Maret hingga 5 April 2009. Karena itu, paling lambat tanggal 9 Maret laporan awal dan rekening khusus dana peserta kampanye sudah harus masuk ke KPU Kalbar. Setelah menyerahkan rekening dana kampanye tidak berarti tugas parpol selesai. Mereka juga harus menyerahkan lagi laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye ke kantor akuntan publik. "Tugas tersebut paling lambat harus mereka lakukan 15 hari setelah pemungutan suara," katanya. Ia mengatakan, penyerahan rekening dana kampanye bagi Parpol berlaku untuk seluruh tingkatan mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat sehingga tidak ada alasan lagi bagi Parpol yang akan melakukan kampanye pada Pemilu 2009 untuk tidak mematuhinya.

Distribusi Logistik Sebulan

Minggu, 01 Februari 2009 , 08:37:00
Pontianakpost

AR Muzammil
Pemilihan Umum 2009 tinggal menyisakan waktu sekitar dua bulan. Proses tahapan yang harus dilalui penyelenggara pesta demokrasi yang paling rawan adalah pendistribusian logistik.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat AR Muzammil kemarin mengatakan memang kerawanan pemilu adalah penyampaian logistik. Dikatakannya, berdasarkan jadwal yang disusun, diperkirakan pada 9 Maret logistik sudah didistribusikan ke daerah.

“Waktu kami untuk mendistribusikan logistik ke seluruh daerah sebulan penuh. Dalam pendistribusian mungkin menggunakan jasa pengiriman,” ungkapnya di Pontianak.Ia mengatakan kemungkinan besar sistem pendistribusian menggunakan sistem lama.

Menurutnya, yaitu mendistribusikan ke wilayah paling sulit dijangkau oleh berbagai angkutan.“Sedangkan untuk di dalam kota yang jarak tempuh dekat, pengirimannya mungkin setelah terpenuhinya kebutuhan logistik di luar kota. Karena untuk yang dekat, kekurangan logistik mudah kita sampaikan,” tutu Muzammil.

Di singgung apakah waktu satu bulan cukup untuk distribusi logistik pemilu, ia menyatakan waktu itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. “Rekan-rekan KPU di daerah akan bekerja maksimal. Mungkin pada saat itu mereka tidak akan ada libur. Sebab hari Minggu kami pun masih bekerja,” ujarnya.

Muzammil optimis dalam waktu satu bulan, semua logistik telah sampai. Ia berharap tidak ada kendala pengirimannya nanti. “Mudah-mudahan persoalan yang sama pada tahun 2004 tidak terjadi pada tahun ini,” harapnya. (riq)