KPU Melawi Sewa Tukang Pikul

istimewa

Selasa, 31 Maret 2009 | 22:49 WIB

PONTIANAK, TRIBUN – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Melawi, harus mengupah Suakang atau tukang pikul untuk mendistribusikan logistik di daerah pedalaman yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda empat. Kondisi ini disebabkan rusaknya jalan menuju lokasi.

“Para Suakang itu harus berjalan kaki sekitar satu kilometer untuk sampai di jalan yang agak baik, maklum jalannya rusak parah,” ujar ketua KPU Melawi Julita melalui telepon seluler saat menyampaikan laporannya kepada Ketua KPU Provinsi Kalbar Drs AR Muzammil, Senin (30/3) sekitar pukul 12.30 WIB.

Julita mengatakan, diantara tukang pikul tersebut beberapa di antaranya para pelajar setempat yang kebetulan melintas. Untuk sekali jalan, mereka mendapatkan upah sebesar Rp 13 ribu. “Sekalian pulang mereka kami minta bantuannya,” ujar Julita. Pendistribusian logistik tersebut dilakukan sejak tanggal 25 Maret lalu dan sengaja didahulukan lokasi pedalaman untuk mengantisipasi keterlambatan pendistribusian. “Kalau tidak diantisipasi mungkin sampai sekarang belum sampai,” ujarnya.

Lokasi pedalaman yang dimaksud Julita ialah Kecamatan Sayan, Pinoh dan Nanga Sokan. Tiga Kecamatan tersebut merupakan daerah terisolir yang sangat sulit dijangkau kendaraan roda empat, lantaran kondisi jalan yang rusak. “Bukan lagi seperti kolam, namun sudah seperti danau,” ujar Julita, menggambarkan kondisi jalan yang sangat rusak.

Sementara itu Ketua KPU Bengkayang Edi A SH mengatakan, pihaknya terpaksa mendistribusikan logistik khusus daerah pedalaman, harus melintasi wilayah perbatasan Entikong Balai Karangan, Kabupaten Sanggau. Sebab, dari jalur tersebut kondisi jalannya lebih baik. “Sengaja kami lewat jalan Balai Karangan, biar lebih cepat, kalau lewat Sungkung jalannya rusak, kami khawatir tidak bisa dilalui,” kata Edi.

Dikatakan Edi, total pemilih tetap untuk wilayah Sungkung kurang lebih 2.000 orang, yang ditempatkan di 6 TPS dan dibagi tiga wilayah. “Logistik tersebut sudah didistribusikan sejak Sabtu kemarin,” kata Edi.

Setelah diangkut dengan truk melalui perbatasan Entikong Edi masih harus menyewa motor air untuk sampai di titik lokasi. “Dari perbatasan, kami kembali mengangkut logistik itu dengan motor air,” ujar Edi.

Senada, Ketua KPU Ketapang Djuardani juga menyampaikan, pendistribusian khusus wilayah terisolir, pihaknya harus menyewa motor air untuk dapat sampai di lokasi, karena wilayahnya memiliki beberapa pulau kecil. “Ada tiga Kecamatan yang menggunakan motor air, di antaranya kecamatan Kendawangan, Simpang Hulu dan Aur,” ujar Djuardani.

Untuk mengantisipasi keterlambatan, pihaknya sudah mendistribusikan logistik sejak tanggal 23 Maret lalu, sebab untuk menempuh lokasi tersebut butuh waktu cukup lama. “Sengaja kami dahulukan, karena jaraknya sangat jauh dan lokasinya sulit,” ujarnya. (ali)
http://tribunpontianak.co.id/read/artikel/4346

Separuh Parpol Belum Serahkan Daftar Jurkam

Senin, 16 Maret 2009 17:15 WIB
PONTIANAK, KOMPAS.com - Hingga dimulainya masa kampanye rapat umum terbuka pada Senin (16/3), sejumlah 19 partai politik peserta pemilu di Kalimantan Barat belum menyerahkan daftar tim kampanyenya. Kampanye parpol itu bisa dibubarkan oleh kepolisian, jika mereka belum juga menyerahkan daftar tim kampanye hingga tiga hari menjelang pelaksanaan kampanye partai yang bersangkutan.

"Sesuai Peraturan KPU No 19/2008, aparat keamanan yang berkoordinasi dengan KPU bisa membubarkan pelaksanaan kampanye jika pelaku kampanye tidak terdaftar di KPU," kata Ketua KPU Kalbar AR Muzammil, Senin (16/3), dalam deklarasi kampanye damai di depan kantor KPU Kalbar.

Dalam deklarasi kampanye damai tersebut hadir Gubernur Kalbar Cornelis, Ketua DPRD Kalbar Zulfadhli, jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah Kalbar, pimpinan parpol, serta calon anggota DPD RI dari Kalbar.

Selain penyerahan daftar tim kampanye, Muzammil juga mengingatkan parpol agar berkampanye secara sopan, mendidik, dan tidak menyerang parpol lainnya. Peserta kampanye rapat umum terbuka diharapkan juga menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

http://regional.kompas.com/read/xml/2009/03/16/17150488/separuh.parpol.belum.serahkan.daftar.jurkam

Pemerintah Daerah Tunggu Aturan Hukum Bantuan Dana Pemilu

21 Februari 2009 20:07 WIB

Penulis : Aris Munandar

PONTIANAK--MI: Komitmen pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat (Kalbar) untuk membantu pendanaan Pemilu terkendala aturan hukum.

"Semua pemerintah kota dan kabupaten pada prinsipnya bersedia, bahkan telah menganggarkan bantuan itu di APBD. Namun, untuk pencairannya mereka menunggu payung (dasar) hukumnya," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar AR Muzammil di Pontianak, Sabtu (21/2).

Ia mengatakan Undang undang (UU) Penyelenggaraan Pemilu saat ini secara jelas menyebutkan sumber pendanaan semua tahapan pemilu berasal dari APBN. Oleh karena itu, KPU tidak diperkenankan menerima bantuan diluar anggaran pemerintah pusat tersebut.

"Itu bedanya dengan Pemilu 2004. Saat itu sumber dana tahapan Pemilu bisa berasal dari APBN dan APBD," ujarnya.

Muzammil mengaku bantuan dari pemerintah daerah setempat itu sebenarnya sangat ibutuhkan, terutama untuk kegiatan sosialisasi dan distribusi logistik. Sebab, untuk menjangkau hingga ke pelosok daerah, jajaran KPU membutuhkan dana tambahan dan itu tidak akan cukup jika hanya mengandalkan dari APBN.

"Berapa (dana) yang ada, ya itulah yang kami gunakan saat ini. Jadi, orang tidak bisa menuntut kalau kualitas sosialisasi ternyata tidak sesuai harapan," tegas Muzammil.

Sementara itu, Ketua KPU Sintang Ade M Iswadi membenarkan pernyataan Muzammil terkait kendala pencairan bantuan pemilu tersebut. "Pemkab Sintang sudah menyiapkan bantuan sebesar Rp750 juta dari sekitar Rp1 miliar yang kami ajukan. Namun, mereka tidak berani mencairkan kalau tidak ada dasar hukum yang jelas," ujarnya.

Ia mengatakan bantuan itu rencanannya akan dialokasikan antara lain untuk kegiatan sosialisasi dan distribusi logistik di daerah terpencil. Menurut Ade, ada empat dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang yang masuk dalam kategori sangat sulit sehingga pendistribusian logistik ke wilayah itu membutuhkan biaya besar.

"Untuk menjangkau kecamatan itu harus menggunakan speed boat dan berjalan kaki. Jadi, selain ongkos transportasi, kami juga harus membayar orang untuk memikul logistik," jelasnya.

Muzammil menambahkan, persoalan dasar hukum penggunaan APBD tersebut sebenarnya telah disampaikan pihaknya ke pemerintah pusat saat rapat kerja KPU dengan departemen dalam negeri di Jakarta beberapa waktu lalu. Namun, hingga kini belum membuahkan hasil.

"Yang dikeluarkan justru Perpres (Peraturan Presiden) No 2/2009 yang hanya mengatur tentang bantuan personel dan ruangan utuk PPS, PPK dan pengawas lapangan," katanya. (AR/OL-01)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/02/02/61813/127/101/Pemerintah_Daerah_Tunggu_Aturan_Hukum_Bantuan_Dana_Pemilu

Baru 15 Parpol Serahkan Rekening

http://regional.kompas.com/read/xml/2009/02/08/15441176/Baru.15.Parpol.Serahkan.RekeningMinggu,

8 Februari 2009 15:44 WIB
PONTIANAK, MINGGU - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat, AR. Muzammil, mengatakan hingga saat ini baru 15 dari 38 Parpol (partai politik) peserta Pemilu 2009 yang menyerahkan rekening dana kampanye ke KPU Kalbar. "Kita sudah mengimbau kepada Parpol yang akan melakukan kampanye pada Pemilu 2009 agar secepatnya menyerahkan rekening dana kampanye," kata AR Muzammil, di Pontianak, Minggu (8/2).

Parpol yang telah menyerahkan nomor rekening dana kampanye, di antaranya Partai Hanura, PKPB, PKS, PAN, PIB, PPD, PNI Marhaenisme, PDK, PPP, PBB, PDIP, PBR, PNBK Indonesia, Demokrat dan PIS dengan nominal rata-rata per Parpol Rp 200 ribu hingga Rp 7 juta di berbagai bank di Kalbar. Ia mengatakan, sesuai ketentuan undang-undang, Parpol yang tidak menyerahkan rekening kampanye paling lambat satu minggu sebelum hari pertama pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum, maka Parpol yang bersangkutan akan diberikan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Rapat umum akan dimulai pada 16 Maret hingga 5 April 2009. Karena itu, paling lambat tanggal 9 Maret laporan awal dan rekening khusus dana peserta kampanye sudah harus masuk ke KPU Kalbar. Setelah menyerahkan rekening dana kampanye tidak berarti tugas parpol selesai. Mereka juga harus menyerahkan lagi laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye ke kantor akuntan publik. "Tugas tersebut paling lambat harus mereka lakukan 15 hari setelah pemungutan suara," katanya. Ia mengatakan, penyerahan rekening dana kampanye bagi Parpol berlaku untuk seluruh tingkatan mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat sehingga tidak ada alasan lagi bagi Parpol yang akan melakukan kampanye pada Pemilu 2009 untuk tidak mematuhinya.

Distribusi Logistik Sebulan

Minggu, 01 Februari 2009 , 08:37:00
Pontianakpost

AR Muzammil
Pemilihan Umum 2009 tinggal menyisakan waktu sekitar dua bulan. Proses tahapan yang harus dilalui penyelenggara pesta demokrasi yang paling rawan adalah pendistribusian logistik.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat AR Muzammil kemarin mengatakan memang kerawanan pemilu adalah penyampaian logistik. Dikatakannya, berdasarkan jadwal yang disusun, diperkirakan pada 9 Maret logistik sudah didistribusikan ke daerah.

“Waktu kami untuk mendistribusikan logistik ke seluruh daerah sebulan penuh. Dalam pendistribusian mungkin menggunakan jasa pengiriman,” ungkapnya di Pontianak.Ia mengatakan kemungkinan besar sistem pendistribusian menggunakan sistem lama.

Menurutnya, yaitu mendistribusikan ke wilayah paling sulit dijangkau oleh berbagai angkutan.“Sedangkan untuk di dalam kota yang jarak tempuh dekat, pengirimannya mungkin setelah terpenuhinya kebutuhan logistik di luar kota. Karena untuk yang dekat, kekurangan logistik mudah kita sampaikan,” tutu Muzammil.

Di singgung apakah waktu satu bulan cukup untuk distribusi logistik pemilu, ia menyatakan waktu itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. “Rekan-rekan KPU di daerah akan bekerja maksimal. Mungkin pada saat itu mereka tidak akan ada libur. Sebab hari Minggu kami pun masih bekerja,” ujarnya.

Muzammil optimis dalam waktu satu bulan, semua logistik telah sampai. Ia berharap tidak ada kendala pengirimannya nanti. “Mudah-mudahan persoalan yang sama pada tahun 2004 tidak terjadi pada tahun ini,” harapnya. (riq)

Sikap Politik yang Keliru Golput dalam Pemilu

http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=13921

Sabtu, 31 Januari 2009 , 08:12:00

PONTIANAK - Jumlah masyarakat Kalimantan Barat yang tidak menggunakan hak
pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tergolong tinggi. Terbitnya
fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan golput diharapkan bisa
meningkatkan partisipasi pemilih. Ketua Komisi Pemilu Kalbar AR Muzammil
menilai fatwa itu sebagai ajakan ulama agar masyarakat menggunakan hak
pilihnya. "Seruan itu juga bisa dianggap sebagai bentuk pengingkaran
nilai-nilai demokrasi seorang warga negara," kata Muzammil di Pontianak, Jumat
(30/1).

Argumentasi berbeda itu mestinya tidak diperdebatkan. Semua pihak harus
berpartisipasi dalam menekan angka golput dengan paradigma yang sama. Golput
juga sikap politik pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. "Aturan mewajibkan
bukan mengharuskan. Tidak ada sanksi hukum yang jelas bagi pemilih yang
mengabaikan kewajiban itu. Kami tetap berupaya agar angka golput tidak
bertambah," katanya. Kebijakan itu tercantum dalam UU No. 10/2008 tentang
Pemilu pada Bab IV Hak Memilih Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi, "Warga Negara
Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau
lebih atau sudah/pemah kawin mempunyai hak memilih." Kemudian ayat (2)
menyebutkan, "Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih."


Kemudian pada Pasal 20 disebutkan, "Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga
Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih."Data KPU Kalbar menyebutkan,
angka golput tertinggi terjadi di Kota Pontianak saat pemilihan walikota pada
Oktober 2008. Dari 411.774 pemilih tetap, sebanyak 159.452 orang yang tidak
menggunakan hak pilihnya. Tingkat golputnya mencapai 38,72 persen. Sementara
angka golput terendah terjadi di Melawi saat pemilihan bupati pada 2005. Dari
104.954 pemilih sebanyak 13.703 orang memilih golput. Tingkat golputnya sekitar
13,06 persen. Pengamat Hukum dari Universitas Tanjungpura Rousdy Said
mengatakan perlu kajian ilmiah untuk mengurangi tingginya angka golput. KPU,
parpol, dan caleg harus rajin sosialisasi agar golput bisa ditekan.


Banyak faktor yang mendasari seseorang memilih golput. Di antaranya, namanya
tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, berhalangan tetap, tidak percaya kepada
calon, dan belum paham tata cara penggunaan suara. Wakil Ketua DPD Partai
Hanura Kalbar Syafruddin Nasution menilai golput hadir karena pilihan
masyarakat terhadap calon tidak beragam. Kehadiran partai-partai alternatif
dengan calon beragam diyakini bisa menekan angka golput.
"Kami sudah lakukan formulasi khusus untuk menekan angka golput. Semua kader,
pengurus, anggota partai, dan caleg diberdayakan sehingga masyarakat mau
menggunakan hak pilihnya," kata Nasution. Pandangan lain terkait fatwa haram
golput disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kalbar Zulfadhli. Golput itu bagian
dari sikap demokrasi berpolitik. Setiap pemilih bebas menggunakan hak pilihnya.


"Sistem pemilu telah berubah. Rakyat kini bisa menentukan pemimpinnya secara
langsung. Ini membuktikan bangsa kita telah bersikap dewasa dalam
berdemokrasi," ungkap Zulfadhli.Di Partai Golkar, gerakan pendidikan politik
itu sudah lama dilaksanakan. Untuk menekan angka golput, Golkar memberdayakan
kader dan calegnya agar lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. "Kami tidak
hanya ingin meraup suara terbanyak. Kami ingin memberikan konstribusi positif
bagi masyarakat," paparnya.


Ketua DPW Partai Merdeka Kalbar Tobias Ranggie pun begitu. Fatwa golput haram
sepatutnya dihargai. MUI memiliki alasan yang kuat untuk mengharamkan golput.
Namun keputusan pemilih untuk golput juga mesti dihargai. "Mereka yang memilih
golput sebaiknya jangan melontarkan kritikan kepada pemimpin terpilih.
Konsekuensi ini harus dijunjung tinggi sebagai bentuk dari sikap politik
seorang golput," katanya. Ia menambahkan, "Siapapun pemimpin yang terpilih,
kelompok golput hendaknya bisa menghormati hasil pemilihan yang ada. Ini
penting demi kelangsungan demokrasi bangsa." Tobias mengimbau masyarakat tidak
memilih golput sebagai satu sikap politik. Menurutnya, golput itu satu pilihan
yang keliru. (mnk/go

PELANGGARAN PEMILUKADA KABUPATEN SANGGAU TAK PENGARUHI PEROLEHAN SUARA

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=2110 Selasa , 20 Januari 2009 10:26:37

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sanggau tidak bersifat masif, terstruktur, dan terencana serta tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Terpilih. Dengan demikian, permohonan Yansen Akun Effendy dan Abdullah ditolak untuk seluruhnya. Hal tersebut dinyatakan dalam sidang pengucapan putusan perkara 64/PHPU.D-VI/2008, Selasa (20/1), di ruang sidang MK. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau dengan Nomor Urut 2, Yansen Akun Effendy dan Abdullah (Pemohon), mempermasalahkan Keputusan KPU Kabupaten Sanggau (Termohon) karena menetapkan Nomor Urut 6, Setiman H. Sudin dan Paolus Hadi (Pihak Terkait) sebagai Pasangan Calon Terpilih. Berdasarkan Keputusan Termohon tersebut, Yansen Akun Effendy dan Abdullah memperoleh sebanyak 104.899 suara, sedangkan Setiman H. Sudin dan Paolus Hadi memperoleh 109.942 suara. Menurut Yansen-Abdullah, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berimplikasi pada hasil perolehan suara. Pelanggaran tersebut di antaranya, adanya penggelembungan suara, adanya warga yang memiliki hak pilih tetapi tidak mendapat surat undangan memilih, adanya Ketua KPPS dan anggota PPS memilih/mencoblos untuk 149 pemilih, adanya surat suara penambahan, serta adanya perbedaan jumlah pemilih dengan jumlah surat suara terpakai. MK dalam pertimbangan putusan menyatakan sebagian pelanggaran sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup sah dan meyakinkan sehingga harus dikesampingkan, sedangkan pelanggaran lain yang dilakukan Termohon tersebut tidak signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon. Seperti di TPS 6 Kelurahan Ilir, Kecamatan Kapuas, ada 87 warga yang memiliki hak pilih tetapi tidak mendapat surat undangan memilih. Menurut MK, hal tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada in casu Ketua dan Anggota KPPS TPS 6, Kelurahan Ilir Kota. Walaupun sebenarnya pemilih yang tidak mendapat surat undangan tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP kepada petugas KPPS sepanjang namanya tercantum dalam DPT TPS. “Terhadap pelanggaran dimaksud, Panwaslu Kabupaten Sanggau akan meminta kepada KPU Kabupaten Sanggau agar Ketua dan Anggota KPPS TPS 6 Kelurahan Ilir Kota tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden,” jelas Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi. “Berdasarkan fakta-fakta hukum, telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sanggau, tetapi pelanggaran tersebut tidak bersifat masif, terstruktur, dan terencana, sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara terhadap Pasangan Calon Terpilih,” kata Ketua MK, Moh. Mahfud MD, membacakan Konklusi Putusan. Dengan demikian, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2008 bertanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008 tetap sah. (Luthfi Widagdo Eddyono) Foto: Dok. Humas MK/Wiwik BW