Datangi KPU, PKB Gusdur Tidak Diakomodir

Borneo Tribun, Rabu 17 September 2008

By Budi Rahman

PONTIANAK-Riak-riak politik menjelang Pemilu 2009 makin terasa keras bergoyang. Menjelang pengumuman daftar Caleg, sejumlah fungsionaris DPW dan DPC PKB resah dengan masa depan mereka pada Pemilu nanti.

Puluhan pengurus PKB versi Gus Dur yang dipimpin langsung oleh Syarif Abdullah Alqadrie, ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Kalbar terkonsentrasi di Kantor KPU Kalbar. Kedatangan mereka diniatkan untuk meminta kejelasan KPU atas nasib pencalegan mereka.

Konsentrasi massa PKB pro Ketua Dewan Syuro DPP PKB Abdurrahman Wahid ini terlihat ramai di halaman kantor KPU. Dengan tertib massa PKB Gus Dur memasuki ruang rapat KPU di lantai dua setelah Ketua KPU, AR Muzammil tiba di kantornya.

Bersama dua orang rekannya, M. Isa dan Umi Rifdyawati, Ketua KPU, AR Muzammil mencoba menarik simpati dan menenangkan pengurus partai yang sedang gundah. Kepada para tamunya, Muzammil mengaku bisa merasakan kondisi politis dan psikologis yang dirasakan pengurus PKB versi mantan presiden RI ini. Ia mengutip statemen Rosihan, Ketua PKB Kalsel yang mengalami nasib serupa dengan rekannya di Kalbar.

“Melihat kondisi bapak ibu hari ini, istilahnya kerja bertahun-tahun habis dalam sehari. Saya bisa merasakan kondisi psikologis yang dihadapi bapak-bapak,” kata Muzammil mengutip ungkapan Ketua PKB Kalsel.

Syarif Abdullah Alakadrie, Ketua DPW PKB Kalbar menceritakan persoalan yang kini dihadapi kepengurusannya. Vonis KPU Pusat terhadap PKB menurut Abdullah merupakan bentuk intervensi penyelenggara Pemilu terhadap persoalan intern partai. Mekanisme internal dan AD/ART PKB menurut Abdullah telah ditafsirkan secara serampangan oleh penyelenggaran Pemilu sehingga mereka dirugikan.

“Sudah jelas dalam AD/ART PKB bahwa pemimpin tertinggi adalah dewan syuro. Dengan turunnya keputusan Mahkmah Agung maka tidak ada PKB Gus Dur atau PKB Muhaimin semua kembali ke hasil Muktamar Semarang,” kata Syarif Abdullah.

Kepada ketua dan anggota KPU Syarif Abdullah mengingatkan agar tidak terjebak ke era Orde Baru yang kerap mengintervensi partai untuk kepentingan penguasa seperti pada kasus penggulingan Mega dari kursi ketua PDI di era Soeharto.
“PKB yang ada saat ini PKB hasil rampokan yang menguasai pencalegan. Caleg-caleg yang tidak jelas bahkan dulunya menghujat PKB sekarang duduk di nomor urut satu,” keluh Abdullah pada anggota KPU.

Suara keras juga muncul dari Ketua DPC PKB Kota Pontianak, Sy. Adnan Sahab menilai KPU Pusat yang cenderung mengkomodir PKB Muhaimin sebagai bentuk pelecehan hukum. Dia mengibaratkan keputusan tersebut sebagai menginjak-injak hukum. Shahab mengancam Golput, jika ke depan PKB versi Gus Dur tidak diperkenankan ikut pemilu.

“Andaikata PKB kami tidak bisa ikut pencalegkan kami menghimbau masyarakat PKB tidak memberikan suara untuk caleg PKB baru,” kata Sahab.
“Ikuti ajaran Gus Dur, Golput itu yang paling terhormat,” kata Adnan Sahab sambil meminta wartawan untuk mencatat statemennya.
Kepada Ketua KPU Syarif Abdullah minta untuk difasilitasi bertemu dengan KPU Pusat. Darwis Harafat, pengurus DPC PKB Kabupaten Pontianak berharap Muzammil bisa memberi mereka kesempatan untuk ikut Pemilu. Persoalan legalitas PKB yang sah menurutnya sebenarnya tidak perlu berkepanjangan jika persoalan itu dikembalikan ke aturan partai.
“Saat ini ada dualisme SK di PKB. Kami meminta KPU meneliti SK yang benar. Saya menilai Pak Muzammil memahami persoalan PKB bahkan bapak sudah punya tas PKB,” kata Darwis.
Muzammil yang diminta untuk memberi tanggapan terhadap persoalan yang dihadapi PKB mengaku tidak bisa berbuat banyak dalam perkara konflik di internal PKB ini. Muzammil membacakan surat dari KPU Pusat yang diteken Abdul Hafidz Anshary.

Dalam surat tersebut secara tersirat KPU sudah mengambil sikap lebih mengakomodir caleg-caleg yang diusulkan oleh PKB versi Muhaimin Iskandar yang berkantor di Jalan Sukabumi, Menteng, Jakarta bukan PKB versi Gus Dur yang berkantor di Kalibata. Sebagai lembaga yang bersifat hirarkis, KPU menurut Muzammil tidak bisa melawan keputusan lembaga yang lebih tinggi. “Kami tidak bisa melakukan diskresi Undang-undang,” kata Muzammil.

Selasa, 12 Agustus 2008

Pontianakpost

Calon Sesumbar Satu Putaran

Pontianak,- Pemilihan kepala daerah empat kabupaten/kota di Kalimantan Barat dihelat serentak pada 25 Oktober. Banyak kalangan memperkirakan terjadi dua putaran. Sebab jumlah calon yang bertarung sebanyak enam hingga delapan pasangan.

Ketua Komisi Pemilu Kalbar AR Muzammil mengatakan, untuk menjadi pemenang dalam pemilihan kepala daerah, pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50 persen jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih. “Kalau tidak bisa memperoleh 50 persen, maka calon yang memperoleh suara lebih dari 30 persen dari jumlah sah yang ditetapkan sebagai pasangan terpilih,” katanya di Pontianak, Senin (11/8).

Ia menambahkan, pada UU No. 12/2008 tentang perubahan kedua Atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah jelas mengatur mengenai hal tersebut. Pasal 107 ayat (1) menyebutkan, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 persen jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Kemudian ayat (2) dalam pasal itu menyebutkan, apabila ketentuan 50 persen tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30 persen dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Muzammil mengungkapkan, ayat (4) dalam pasal itu juga menyebutkan, apabila pasangan calon tidak ada yang mencapai 30 persen dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.

Tahun 2008, ada empat kabupaten/kota di Kalbar yang menggelar pemilihan kepala daerah, yaitu Kota Pontianak dengan tujuh pasangan calon, Kabupaten Pontianak dengan enam pasangan calon, Kabupaten Sanggau dengan enam pasangan calon, dan Kabupaten Kubu Raya dengan delapan pasangan calon.

Pengamat Politik dari Universitas Tanjungpura AB Tangdililing mengatakan pemilihan umum kepala daerah dengan banyak pasangan bisa terjadi dua putaran sesuai peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pasangan calon kepala daerah harus kerja keras untuk mendapatkan 30 persen suara sah pemilih dari total jumlah suara sah pemilih supaya hanya ada satu kali pemilihan. “Namun, bisa saja pemilihan itu hanya satu putaran. Tentunya, masing-masing pasangan calon kepala daerah harus memperlihatkan keunggulan,” ungkap dia di ruang kerjanya.

Tangdililing mengungkapkan dengannya banyak pasangan calon kepala daerah ikut Pilkada kecenderungan terjadi dua putaran. Dekan Fisipol Untan ini memberikan sedikit pendapat para tim sukses atau daerah calon kepala daerah. “Setiap calon kepala daerah harus menggalang dukungan sebanyak-banyaknya baik dari partai politik maupun pemilih. Selain itu, mempunyai dana serta melakukan pendekatan dalam berbagai bidang,” paparnya. Tangdililing mengatakan kekuatan finansial memang sangat berpengaruh dalam pesta demokrasi. Menurutnya, cost politics untuk menjadi kepala daerah cukup besar karena harus membiayai kampanye, pembuatan atribut, sosialisasi, mobilisasi massa maupun melaksanakan kegiatan sosial demi mendapatkan perhatian publik.

“Kekuatan pendanaan pasangan calon kepala daerah yang diusung partai politik maupun perseorangan haruslah kuat. Memang calon kepala daerah perseorangan mungkin lebih mengedepankan figur tetapi calon kepala daerah dari partai politik saya lihat juga menampilkan figur,” kata Tangdililing mengamati kondisi ril Pilkada empat daerah di Kalbar.

Calon Optimisme

Calon Wakil Walikota Pontianak yang maju melalui jalur perseorangan Gusti Hardiansyah mengatakan tetap optimis Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pontianak hanya satu putaran. Dikatakannya, tidak mau berandai-andai apakah akan terjadi pemilihan putaran kedua. “Kami siap menang dan siap kalah. Dari sini kami siap secara moral dan segalanya. Mungkin untuk finansial kami tidak bisa menyebutkan sekarang,” katanya. Pria yang akrab disapa Dheden ini mengungkapkan dari 35 ribu dukungan riil telah membawa mereka mendaftar jadi pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan. Jelasnya, jika dari 35 ribu pendukung tersebut bawa empat orang pemilih berarti pasangan Haitami Salim-Gusti (Dheden) Hardiansyah (Hade) mendapatkan 140 ribu suara. Dikatakannya, memang tim Hade harus kerja keras untuk mendapatkan dukungan sebanyak itu.

Menurutnya, jangan saja pasangan Hade dizalimi atau ada kampanye yang memburukan. “Pasangan kami muncul melihat plus dan minus calon yang diusung partai politik. Kami berusaha istiqamah memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah mendukung. Sehingga kami bisa mendaftar sebagai pasangan calon kapala daerah,” ungkap Dedhen. Dosen Fakultas Kehutanan Untan ini mengharapkan seluruh pendukung tidak mengabaikan dukungan yang telah diberikan. Dedhen mengatakan ia bersama Haitami merupakan wadah semua golongan yang akan membawa perubahan. “Kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan. Mudah-mudahan kami terpilih dan bisa menyuarakan aspirasi rakyat,” harapnya.

Sementara itu Calon Wakil Wali Kota Pontianak yang berpasangan dengan Sutarmidji, Paryadi, optimis pihaknya menang satu putaran dengan perolehan suara di atas 30%. “Kita masih optimis akan menang satu putaran. Upaya kita telah maksimal. Baik dari kami berdua yang akan maju, tim kita, serta mesin politik yang sudah bekerja dari awal,” katanya. Kemungkinan terjadinya dua putaran dalam Pilkada Pontianak juga sudah diantisipasinya. “Banyak hal yang kita antisipasi. Seperti merangkul teman-teman kandidat pasangan calon kepala daerah yang tidak lolos, supaya massanya bisa mengalihkan suara ke pasangan kami. Tapi kami tetap optimis bisa merebut simpati masyarakat Pontianak dalam satu putaran,” katanya.

Di lain pihak, Ketua Tim Pilkada DPD Partai Golkar Kota Pontianak, Junaidi Bustam mengatakan bahwa pasangan Gusti Hersan Aslirosa—Setiawan Lim tetap optimis bisa meraih suara pemilih 30 % lebih dalam pemilihan wali kota-wakil wali kota Pontianak nanti. “Siapa sih yang tak mau menang satu putaran? Pasangan lainnya tentu juga pasti ingin menang satu putaran. Bukannya kita tidak optimis, tapi melihat figur yang muncul sebanyak tujuh pasang itu tidak tertutup kemungkinan terjadi dua putaran. Mudah-mudahan saja satu putaran. Energi politik dan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak banyak habis mendanai pilkada,” katanya. Lebih dari itu, Junaidi yang juga Anggota DPRD Kota Pontianak dari daerah pemilihan Pontianak Utara ini berharap Pilkada Kota Pontianak yang akan dihelat 25 Oktober nanti dapat berjalan aman dan damai. (mnk/riq/zan)

Kuota Anggota DPRD Bertambah

Kompas
Jumat, 1 Agustus 2008 17:06 WIB

PONTIANAK, JUMAT- Ketua KPU Kalimantan Barat AR Muzammil menyatakan, kuota anggota DPRD di empat kabupaten/kota di Kalbar dalam pemilu 2009 mendatang bertambah masing-masinh lima orang. Selain itu, dua kabupaten di Kalbar yang wilayahnya sempat dimekarkan beberapa waktu lalu, tidak mengalami pengurangan kuota.

"Penetapan kuota ini tercantum dalam Keputusan KPU No 172/SK/KPU/Tahun 2008 tertanggal 21 Juli lalu. Penambahan kuota anggota DPRD kabupaten/kota itu disebabkan ad anya penambahan jumlah penduduk," katanya Jumat (1/8).

Dikatakannya, Kabupaten Sambas dan Kota Pontianak yang semula memiliki kuota anggota DPRD 40 orang, pada pemilu 2009 bertambah menjadi 45 orang karena jumlah penduduknya sudah diatas 500.000 jiwa. Kabupaten Kapuas Hulu dan Bengkayang yang semula memiliki kuota anggota DPRD 25 orang, pada pemilu 2009 bertambah menjadi 30 orang karena jumlah penduduknya sudah di atas 200.000 jiwa.

Sementara itu, Kabupaten Ketapang dan Pontianak yang mengalami pemekaran wilayah, memiliki kuota anggota DPRD yang sama dengan pemilu 2004 lalu. Kabupaten Ketapang tetap memiliki kuota 40 orang anggota DPRD, sedangkan Kabupaten Pontianak tetap memiliki kuota 45 orang.

Kabupaten Kayong Utara, yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Ketapang, terbagi atas dua daerah pemilihan (dapil) dan memiliki kuota 20 anggota DPRD. Sedangkan Kabupaten Kubu Raya, yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Pontianak, terbagi atas lima dapil dan memiliki kuota 45 anggota DPRD.

Untuk dapil pemilu 2009 di Kalbar, jumlahnya sama dengan dapil pemilu sebelumnya, yakni terbagi atas delapan dapil, kata Muzammil.

KPU Riau Tetapkan Tiga Pasang Peserta Pilkada

PEMILIHAN GUBERNUR

Selasa, 22 Juli 2008 03:00 WIB

Pekanbaru, Kompas - Komisi Pemilihan Umum Riau, Senin (21/7), menetapkan tiga pasangan calon gubernur-wakil gubernur Riau 2008-2013. Saat pengundian nomor urut, Thamsir Rahman-Taufan Andoso Yakin, yang diberi kesempatan pertama mencabut nomor undian, mendapat nomor urut tiga. Selanjutnya, Chaidir-Suryadi Husaini mendapat nomor urut satu, sedangkan Rusli Zainal-Mambang Mit mendapat nomor urut dua.

Ketua KPU Riau Raja Sofyan Samad mengatakan, Chaidir-Husaini (CS) didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- P), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah (PPNU). Pasangan itu mendapat dukungan delapan kursi di DPRD Riau (323.691 suara pada Pemilu 2004).

Rusli Zainal-Mambang Mit (RZ-MM), kata Sofyan, merupakan pasangan dengan pendukung terbanyak, yakni 30 kursi DPRD (969.966 suara). Mereka didukung koalisi Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Bintang Reformasi (PBR).

Thamsir Rahman-Taufan Andoso Yakin (Tampan) didukung Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat (PD), dan 14 partai kecil lain, atau 12 kursi di DPRD Riau (660.240 suara).
Dari Palu dilaporkan, terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2009, 34 perwakilan partai politik yang ada di Sulawesi Tengah kemarin menandatangani Deklarasi Kampanye Damai. Dalam deklarasi yang dibacakan Lusi Lanoho (dari PD) tersebut ditekankan, semua partai siap mematuhi dan menegakkan peraturan perundangan demi terwujudnya Pemilu 2009 yang demokratis, jujur, dan adil.

KTP kedaluwarsa
Masih terkait Pemilu 2009, di Pontianak, Ketua KPU Kalimantan Barat AR Muzammil kemarin mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan administratif terhadap berkas pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pihaknya menemukan kasus calon yang menyertakan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang sudah tidak berlaku.

”Ada ratusan fotokopi KTP kedaluwarsa yang dijumpai di hampir semua berkas dukungan yang diserahkan 29 calon yang mendaftar untuk menjadi anggota DPD mewakili Kalbar,” ujarnya.
Selain itu, kata Muzammil, ditemukan pula pernyataan dukungan yang ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. Menurut ketentuan, pernyataan dukungan terhadap calon seharusnya ditandatangani warga yang memberikan dukungan.

”Bahkan ada calon yang melampirkan persyaratan dukungan dalam bentuk fotokopi kartu keluarga,” katanya. (SAH/REN/WHY)

Ratusan KTP Kedaluwarsa Digunakan Calon Anggota DPD

Kompas, Senin, 21 Juli 2008 16:47 WIB

PONTIANAK, SENIN - Entah disengaja atau tidak, ternyata hampir semua calon anggota DPD dari Kalimantan Barat menyertakan foto kopi kartu tanda penduduk yang habis masa berlakunya atau kedaluwarsa ke dalam berkas dukungan pencalonan. Yang cukup mengejutkan, jumlah foto kopi KTP kedaluwarsa itu mencapai ratusan lembar. "Ada ratusan foto kopi KTP kedaluwarsa yang dijumpai di hampir semua berkas dukungan yang diserahkan 29 calon yang mendaftar untuk menjadi anggota DPD mewakili Kalbar," kata Ketua KPU Kalbar AR Muzammil, Senin (21/7).

Selain itu juga ditemukan adanya pernyataan dukungan yang ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. Padahal, menurut ketentuan, pernyataan dukungan terhadap calon harus ditandatangani sendiri oleh warga yang memberikan dukungan.

Malah ada juga calon yang melampirkan persyaratan dukungan dalam bentuk foto kopi kartu keluarga. Hal ini juga tidak sah karena dukungan yang diakui hanya dalam bentuk foto kopi KTP.
Dari hasil pemeriksaan administratif pencalonan DPD itu, Selasa (22/7), KPU Kalbar akan menyampaikan sejumlah kekurangan atau kesalahan dalam berkas pencalonan agar diperbaiki masing-masing calon dalam waktu satu minggu berikutnya.

Muzammil mengakui, pemeriksaan administratif berkas pencalonan DPD ini membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang telah dijadwalkan. Ini karena pemeriksaan dilakukan secara manual, sedangkan banyak di antara calon yang tidak menyusun lampiran formulir pendaftaran dan ribuan foto kopi pendukung secara urut menurut ketentuan yang ada.

Setelah syarat administratif pencalonan diperbaiki oleh yang bersangkutan, selanjutnya KPU Kalbar yang bekerja sama dengan KPU kabupaten/kota akan melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan yang diberikan warga.

Secara teknis, verifikasi faktual di Kalbar dilakukan dengan mengambil sampel sekitar 200 foto kopi KTP pendukung dari masing-masing calon. Selanjutnya petugas PPS/PPK di bawah kabupaten kota akan mendatangi warga yang memberikan dukungan untuk memastikan kebenaran dukungan tersebut.

Kalau ada warga yang diklaim sebagai pendukung tapi kenyataannya yang bersangkutan tidak pernah memberikan dukungannya, dukungan itu dinyatakan tidak sah. (WHY)

Senin, 21 Juli 2008 16:05 WIB
Calon DPD Asal Kalbar tidak Tertib Administrasi, Verifikasi Molor
Penulis : Aris Munandar

PONTIANAK--MI: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat (Kalbar) menemukan ratusan kartu tanda penduduk (KTP) kedaluarsa dalam pendaftaran calon anggota dewan perwakilan rakyat (DPD) asal provinsi tersebut. Fakta ini terungkap dari hasil sementara verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat terhadap 29 orang bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menurut Ketua KPU Kalbar AR Muzammil, Senin (21/7), KTP yang telah habis masa berlakunya itu ditemukan di sebagian besar syarat dukungan terhadap setiap bakal calon DPD. Padahal, sesuai ketentuan, masa berlaku KTP pendukung disesuaikan dengan batas akhir pendaftaran calon DPD pada 14 Juli lalu. "KTP yang telah mati (habis masa berlakunya) sebelum 14 Juli dinyatakan tidak berlaku," katanya.

Selain KTP kedaluarsa, pihaknya juga menemukan adanya bakal calon yang membubuhkan parafnya sendiri untuk dukungannya. Hal itu melanggar ketentuan persyaratan, meskipun yang bersangkutan melampirkan salinan KTP dukungan dalam pencalonannya. Sebab, bukti dukungan harus disertai dengan paraf pendukung. "Kami juga banyak menemukan daftar dukungan pencalonan yang tidak dikelompokkan sesuai wilayah dan tidak berurutan antara nama dan KTP pendukung. Selain itu, ada beberapa lagi ketidaktertiban administrasi lainnya," ujarnya.

Muzammil mengaku ketidaktertiban administrasi yang dilakukan sebagian besar bakal calon anggota DPD ini menyulitkan petugas verifikasi. Akibatnya, verifikasi administrasi yang dijadwalkan selesai pada 19 Juli lalu diperkirakan baru akan rampung 21 Juli mendatang. Namun, ia menyatakan keterlambatan itu tidak akan mengganggu jadwal pengajuan penetapan calon sementara angggota DPD ke KPU Pusat pada akhir Agustus mendatang. (AR/OL-01)

Senin, 14 Juli 2008

Zona Kampanye Diusulkan Sesuai Daerah Pemilihan

Pontianakpost
Budi Miank

Pontianak,- Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat mengusulkan pembagian zona kampanye partai politik di provinsi itu sesuai daerah pemilihan. “Ini baru usulan. Nanti kami bahas bersama lagi dengan pimpinan partai politik,” kata Ketua KPU Kalbar AR Muzammil di Pontianak kemarin.

Walau memiliki 14 kabupaten/kota, Provinsi Kalbar tetap memiliki delapan daerah pemilihan. Yakni Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak-Kubu Raya, Kota Singkawang-Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau-Sekadau, Kabupaten Sintang-Melawi-Kapuas Hulu, kemudian Ketapang-Kayong Utara.

Jika sesuai daerah pemilihan, dengan 34 partai politik peserta Pemilu 2009, berarti setiap zona ada empat atau lima parpol yang berkampanye setiap harinya. “Dalam waktu dekat akan kami bicarakan, termasuk kaitannya dengan kampanye damai yang melibatkan seluruh pihak terkait,” ujarnya.

Pihaknya juga telah bertemu dengan kepolisian untuk mengkoordinasikan perihal pemantauan dan monitoring pelaksanaan kampanye partai politik tersebut. Sebab pelaksanaan kampanye, seperti pertemuan terbatas dan tatap muka, harus mendapat izin dari kepolisian. KPU Kalbar juga mempertimbangkan pembagian zona kampanye partai politik berdasarkan jumlah kabupaten/kota. Jika sesuai kabupaten/kota, maka setiap harinya ada dua sampai tiga parpol yang berkampanye pada satu wilayah.

“Nanti dilihat mana yang lebih mudah. Makanya harus dibahas bersama pimpinan partai politik,” ujarnya. Menurut dia, Sabtu (12/7) partai politik sudah boleh melakukan kampanye. Hanya saja pengaturan mengenai zona kampanye masih akan dibahas bersama dengan pimpinan parpol. Pihaknya juga meminta agar KPU kabupaten/kota segera berkoordinasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah setempat untuk membahas lokasi pemasangan alat peraga dan kegiatan kampanye lainnya. “Pemasangan alat peraga harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan daerahnya. Alat peraga tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah, sekolah, jalan protokol dan jalan bebas hambatan,” jelas Muzammil.

Pedoman pelaksanaan kampanye telah diatur dalam Peraturan KPU No. 19 tahun 2008. Pada pasal 18 disebutkan, kampanye partai politik dan calon DPD dimulai sejak tiga hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan berakhir dimulainya masa tenang. Namun, kampanye dalam bentuk rapat umum dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. “Masa tenang berlangsung selama tiga hari sebelum masa pemungutan suara,” ujar Muzammil. (mnk